Munculnya vaksin covid 19 membawa harapan baru bagi masyarakat untuk menanggulangi pandemi yang tak kunjung surut. Meskipun harapan tersebut diiringi dengan kecemasan karena berbagai hoaks dan disinformasi pemberitaan terkait vaksin, pasca vaksin, faktor kesehatan, dan lain-lain. Namun WHO sendiri sudah meyakini bahwa vaksin merupakan cara ampuh sebagai tindakan preventif maupun mengurangi tingkat penyebaran virus covid 19.

Hoaks dan berbagai penggiringan opini terhadap efek samping vaksin masih cukup banyak bertebaran dan berujung terjadinya beberapa kasus penolakan vaksin. Hingga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Covid 19.

Dalam Perpres tersebut setidaknya disebutkan tiga sanksi administratif yang dikenakan pada seseorang yang sudah terdata namun menolak divaksin. Ketiga sanksi tersebut yaitu penundaan pemberian jaminan dan bantuan sosial, penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan pemberian sanksi dikenakan sebagai langkah kontrol yang paling akhir.

Pemerintah sudah mengupayakan vaksinasi sebagai penawar covid 19 kepada masyarakat secara gratis guna pembentukan herd immunity lebih cepat, sehingga pandemi tidak berlarut-larut menimpa kita semua.

Percepatan Vaksin Covid 19 di Cilacap

Sejalan dengan target satu juta vaksin di Indonesia, Kabupaten Cilacap melakukan percepatan dengan target 3000 dosis per hari sesuai dengan yang ditargetkan pada wilayah kabupaten/kota.

Estimasinya adalah dengan mengerahkan satu Puskesmas untuk dapat menyuntikkan vaksin kepada 100 orang, sedangkan di Cilacap memiliki 38 Puskesmas. Sehingga capaian mampu tembus ke angka 3800 dosis per hari. Dengan target sampai akhir tahun 2021 ini mencapai 1 juta vaksin yang sudah disuntikkan.

Selain jemput bola, proses vaksinansi dilakukan pula oleh beberapa instansi yang saling bekerjasama melakukan vaksinasi massal. Untuk mempermudah akses permohonan vaksin, dibuka pula pendaftaran secara online melalui laman www.viva.cilacapkab.go.id.

Apakah Vaksinasi Solusi Dari Herd Immunity?

Menurut Arnaud Fontanet dan Simon Cauchemez dalam penelitiannya yang berjudul Covid 19 herd immunity: where are we?, herd immunity adalah konsep kunci untuk pengendalian epidemi yang menyatakan bahwa hanya sebagian dari populasi saja yang memerlukan kekebalan (melalui infeksi alami atau vaksinasi) agar berhenti menghasilkan wabah besar.

Artinya disini untuk mendapatkan suatu kekebalan populasi, bisa melalui infeksi yang menjangkit pada sebagian populasi untuk menjadi kebal. Namun hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan beresiko bagi beberapa orang yang kesehatannya tidak stabil dan resiko terburuknya yaitu berdampak pada kematian.

Vaksin menjadi alternatif pencapaian kekebalan suatu populasi karena penentuan alokasinya yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Misalnya bisa dimulai dari pemberian pada orang-orang yang beresiko tinggi terpapar. Sedangkan untuk mencegah tingginya tingkat kematian menargetkan pada kelompok rentan.

Hal ini sudah dilakukan di Indonesia dengan mengawali target vaksinasi dimulai dari kelompok beresiko terpapar yakni tenaga kesehatan, disusul dengan petugas pelayanan publik. Kemudian target berlanjut pada lansia yang masuk dalam kategori kelompok rentan.

Dengan tahap-tahap pemberian vaksinasi tersebut diharapkan dapat berpengaruh signifikan pada pengurangan sirkulasi virus daripada dilakukan secara alami. Dengan kata lain, tidak mungkin menunggu sebagian populasi terjangkit virus untuk membentuk suatu kekebalan. Hal ini berkaitan dengan dampak terutama pada sektor ekonomi yang terus tumbang akibat sirkulasi virus.

Jika dikatakan sebagai suatu solusi, saat ini dapat dikatakan relevan sebagai bentuk pencegahan dan pengurangan. Vaksin menjadi solusi paling aman dan paling minim resiko untuk menanggulangi epidemi tanpa mengorbankan kelompok rentan. Sebab yang dianggap rentan tidak hanya sekadar lansia tetapi seseorang yang sudah memiliki penyakit bawaan terutama pada saluran pernafasan.

Namun permasalahan yang rawan dihadapi yaitu adanya ketimpangan antara antusiasme warga dan ketersediaan stok vaksin akibat distribusi yang belum merata. Generalisir untuk prioritas ketersediaan stok masih mengikuti ego sektoral dan pemilihan kelompok rentan yang diidentifikasi berdasarkan faktor resiko terpapar dan usia.

Melakukan perlindungan terfokus memang masih cukup sulit dilakukan mengingat sulitnya mengidentifikasi antara yang sehat dan sakit maupun antara yang memiliki imun baik dan yang tidak. Pemberian vaksin sudah semestinya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Semakin cepat vaksinasi dilakukan akan semakin cepat herd immunity terbentuk, meskipun pada kenyataannya harus tetap melewati mutasi virus karena belum terbentuknya kekebalan tersebut. Hal ini juga diimbangi dengan kesadaran bahwa bukan berarti sudah mendapatkan vaksinasi boleh berbuat sesuka hati mengesampingkan kesehatan, karena herd immunity yang belum terbentuk sempurna berjalan beriringan dengan mutasi virus.

Analisa oleh: Cahyaningtias Purwa Andari